Produk Hukum Terkait Kepegawaian

9 04 2010

UU NO. 8 TAHUN 1974 JO UU NO. 43 TAHUN 1999
TENTANG POKOK – POKOK KEPEGAWAIAN

1. PERENCANAAN / FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL :
PERATURAN PEMERINTAH / PP NO. 97 TAHUN 2000
JO PP NO. 54 TAHUN 2003
( KETENTUAN PELAKSANAAN : Kep.Ka.BKN no.09/2001)

2. PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL :
PERATURAN PEMERINTAH / PP NO. 98 TAHUN 2000
JO PP NO. 11 TAHUN 2002
( KETENTUAN PELAKSANAAN : Kep.Ka.BKN no.11 tahun 2002)

3. KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL :
PERATURAN PEMERINTAH / PP NO. 99 TAHUN 2000
JO PP NO. 12 TAHUN 2002
( KETENTUAN PELAKSANAAN : Kep.Ka.BKN no.12 tahun 2002)

4. PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL :
PERATURAN PEMERINTAH / PP NO. 100 TAHUN 2000
JO PP NO. 13 TAHUN 2002

5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL :
PERATURAN PEMERINTAH / PP NO. 101 TAHUN 2000

6. WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL :
PERATURAN PEMERINTAH / PP NO. 9 TAHUN 2003
JO PP NO. 63 TAHUN 2009

7. PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL :
PERATURAN PEMERINTAH / PP NO. 30 TAHUN 1980
JO SURAT EDARAN KEPALA BKN NO. 23/SE/1980

8. PEMBERHENTIAN / PEMBERHENTIAN SEMENTARA PNS :
PERATURAN PEMERINTAH / PP NO. 32 TAHUN 1979
JO SE BAKN NO.04/SE/1980 JO PP NO.65 TAHUN 2008

9. IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS :
PERATURAN PEMERINTAH / PP NO.10 TAHUN 1983
JO PP NO.45 TAHUN 1990
( KETENTUAN PELAKSANAAN : SE.Ka.BKN no.48/1990)

10. KEANGGOTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PARPOL :
PERATURAN PEMERINTAH / PP NO. 5 TAHUN 1999
JO PP NO.12 TAHUN 1999 jo PP NO.37 TAHUN 2004

11. CUTI PEGAWAIA NEGERI SIPIL :
PERATURAN PEMERINTAH / PP NO. 24 TAHUN 1976

12. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN ( DP3) :
PERATURAN PEMERINTAH / PP NO. 10 TAHUN 1979

13. DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK ) :
PERATURAN PEMERINTAH / PP NO. 15 TAHUN 1979

14. PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS :
UNDANG – UNDANG / UU NO. 11 TAHUN 1969

15. JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL :
PERATURAN PEMERINTAH / PP NO. 16 TAHUN 1994

16. RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL :
KEPUTUSAN PRESIDEN RI / KEPPRES NO. 87 TAHUN 1999


Aksi

Information

One response

30 05 2011
hammam

Trims…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: